MENGENAL TERKAIT HUKUM KONTRAK

Kontrak merupakan suatu hukum yang berlandas kan pada suatu perjanjian atau seuatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Akan hal tersebut Hukum kontrak berkaitan erat dengan pelaksanaan daripada suatu perjanjian atau suatu kesepakatan yang telah disetujui dalam bentuk normatif. Para pihak yang tertera dalam suatu perjanjian atau suatu kesepakatan memiliki kewenangan serta kewajiban memenuhi prestasi berdasarkan pada kapasitas para pihak dalam suatu perjanjian atau suatu kesepakatan.

 

Para pihak yang identitasnya tertera dalam kontrak memiliki hubungan hukum berlakunya suatu hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian atau suatu kesepakatan berkenaan dengan hak dan juga kewajiban sebagai akibat hukumnya. Akan hal ini adanya hubungan kasualitas yang mengikat para pihak. Dalam memahami hukum kontrak perlunya pemahaman terkait ruang lingkup daripada hukum kontrak, hal ini sebagaimana menurut pendapat dari Van Dunne dalam hukum kontrak terdapat tahapan Pracontractual dan postcontractual. Dimana dalam tahapan Pracontractual merupakan bagian dari adanya penawaran dan kesepakatan yang terjadi dari para pihak sedangkan postcotractual adalah pelaksanaan dari perjanjian atau kesepakatan yang terjalin para pihak.

 

Dalam hukum kontrak terdapat perbedaan kausa yang mengakibatkan salah interpretasi antara persetujuan dan perjanjian, hal ini sebagaimana kontrak merupakan perjanjian atau kesepakatan yang diatur serta di susun dalam bentuk normatif oleh para pihak guna mencapai suatu prestasi. Sehingga sebelum terjadinya proses tersebut disyaratkanya kausa persetujuan dari para pihak sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga menurut Salim H.S., S.H., M.S. dalam bukunya yang berjudul "Hukum kontrak, Teknik dan teori penyusunan" mendefinisikan bahwa hukum kontrak adalah Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui terkait adanya unsur-unsur dalam hukum kontrak yang meliputi:

  1. Kaidah hukum

Kaidah hukum menyangkut hal-hal yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, akan hal ini hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan, traktat, yurisprudensi yang merupakan kaidah hukum yang sifatnya tertulis. Sedangkan menyangkut kaidah hukum yang tidak tertulis berkenaan dengan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat, dalam kaidah hukum tersebut dikenal dengan konsep hukum adat.

 

 

  1. Subjek hukum

Dalam hukum mengenal ada nya 2 subjek hukum, yaitu manusia atau rechtperson dan badan hukum atau naturlijkperson. Dalam hal ini pengikatan dalam suatu kontrak memiliki korelasi yang erat dengan rechtperson sebagai subjek hukumnya.

 

  1. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur dalam bentuk prestasi:

  1. Memberikan sesuatu
  2. Berbuat sesuatu
  3. Tidak berbuat sesuatu

 

  1. Kata sepakat

Dalam pasal 1320 KUHPerdata dalam syarat sah nya suatu perjanjian berdasarkan adanya kata sepakat (konsensus) dalam kesepakatan yang terjalin oleh para pihak. Akan hal ini kesepakatan dipandang sebagai kesepahaman dalam persesuaian pernyataan kehendak dari para pihak.

 

  1. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan akibat hukum adanya suatu hak dan juga kewajiban, yang dimana hak merupakan suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan beban.

 

Akan hal tersebut hukum kontrak memiliki kedudukan hukum sebagai suatu hal yang disetujui, disepakati serta mengikat para pihak yang bersifat tidak memaksa. Hukum kontrak secara eksplisit diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan yang berjumlah 18 bab 631 pasal sebagaimana pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdata.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perjanjian terjalin hanya secara lisan, apakah sah dimata hukum?

  Sebelum menjawab daripada pertanyaan tersebut, kiranya kita harus memahami terkait daripada perjanjian itu sendiri, secara sederhana perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjalin oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan terdapatnya suatu prestasi untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana pengertian tersebut selaras dengan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “ Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ”. Apabila dilihat daripada pengertian mengenai perjanjian itu sendiri, dapat kita ketahui adanya suatu perjanjian memiliki konsekuensi hukum akan suatu perikatan yang terjalin antara para pihak, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1233 KUHPerdata. Untuk itu bagaimana apabila suatu perjanjian terjalin hanya secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih?, berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah nya suatu perjanjian   ...
Baca selengkapnya

KONSEKUENSI HUKUM ATAS MENINGGALNYA TERDAKWA TERHADAP GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH TINDAK PIDANA KORUPSI

  I.                      Pendahuluan Dalam hukum pidana, asas principle of personal responsibility berlaku, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Dengan demikian, meninggalnya terdakwa menyebabkan gugurnya proses pidana terhadap yang bersangkutan. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, seringkali terdapat kerugian negara yang belum dipulihkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana nasib kewajiban penggantian kerugian keuangan negara apabila terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan akibat pidana bagi pelaku, tetapi juga membawa kerugian signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dalam konteks ini, pemulihan kerugian negara menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan timbul ketika terdakwa dalam perka...
Baca selengkapnya

Prejudicial Greschill

  Prejudicial Greschill menurut kamus Fokema Andrea (1983:40) adalah masalah (biasanya perdata) yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dapat dimuali mengadili pokok perkara. Hal ini pun termuat dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 1956 yang menentukan bahwa “ Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu ”. Lahirnya PERMA Nomor 1 tahun 1956 pada 23 Mei 1956 merupakan suatu upaya Mahkamah Agung terhadap adanya kekosongan hukum perihal Prejudicial Greshcill yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut termuat dalam konsideran PERMA 1 tahun 1956 yang menyebutkan “ Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Penga...
Baca selengkapnya