Prejudicial Greschill

  Prejudicial Greschill menurut kamus Fokema Andrea (1983:40) adalah masalah (biasanya perdata) yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dapat dimuali mengadili pokok perkara. Hal ini pun termuat dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 1956 yang menentukan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

Lahirnya PERMA Nomor 1 tahun 1956 pada 23 Mei 1956 merupakan suatu upaya Mahkamah Agung terhadap adanya kekosongan hukum perihal Prejudicial Greshcill yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut termuat dalam konsideran PERMA 1 tahun 1956 yang menyebutkan “Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia, tiada peraturan mengenai hubungan antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana, dalam hal ini ada nampak keragu-raguan”. Hal tersebut merupakan suatu antensi penting dalam praktik peradilan guna menghindari adanya praktik penyalahgunaan hukum terlebih lagi belum adanya suatu kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya hak keperdataan tersebut.

Berkaitan dengan Prejudicial Greshcill ini kembali diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 tahun 1980 pada Point 2 mengklasifikasikan Prejudicial Greschill dalam 2 kategori, yakni:

 

1.       Question Prejudicial a I’ Action

Mengenai perbuatan-perbuatan Pidana tertentu yang disebut dalam KUHP, dimana kasus tersebut diputus terlebih dahulu ketentuan Perdata sebelum di pertimbangkan penuntutan Pidana.

 

2.       Question Prejudicial au Jugement

Menyangkut permasalahan dalam Pasal 81 KUHP (penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihal pra yudisial), dimana pasal tersebut hanya sekedar memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim dalam pemeriksaan Perkara Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu Putusan Hakim Perdata mengenai persengketaan

 

Bertumpu pada Pasal 1 PERMA 1 tahun 1956, yang menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus di putuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, akan tetapi prinsip Prejudicial Greschill tidak menghilangkan sifat adanya suatu tindak pidana yang dilakukan.

Prinsip daripada Prijudicial Greshcill ini tidak lepas daripada 3 (tiga) unsur hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, yang dalam hal ini Prejudicial Greshcill terfokus pada unsur kepastian hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum pada dasarnya pengaturan terkait Prejudicial Greschill ini telah di temukan dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi “Penundaan penuntutan Pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra yudisial, menunda daluarsa”. Sehingga dalam hal ini memiliki suatu akibat hukum terhadap Laporan atau proses Pidana apabila terdapatnya suatu sengketa terkait ada atau tidaknya unsur keperdataan, akan hal tersebut maka proses pidana harus ditunda menunggu adanya putusan Perdata tersebut. Jika terbukti tidak terdapatnya unsur keperdataan maka proses pidana harus dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

 

Kesimpulan:

Bertumpu pada hasil olah pikir di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa indikator suatu pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata adalah terkait dengan hubungan antara kontek perkara pidana dengan kontek perkara perdata.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perjanjian terjalin hanya secara lisan, apakah sah dimata hukum?

  Sebelum menjawab daripada pertanyaan tersebut, kiranya kita harus memahami terkait daripada perjanjian itu sendiri, secara sederhana perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjalin oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan terdapatnya suatu prestasi untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana pengertian tersebut selaras dengan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “ Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ”. Apabila dilihat daripada pengertian mengenai perjanjian itu sendiri, dapat kita ketahui adanya suatu perjanjian memiliki konsekuensi hukum akan suatu perikatan yang terjalin antara para pihak, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1233 KUHPerdata. Untuk itu bagaimana apabila suatu perjanjian terjalin hanya secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih?, berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah nya suatu perjanjian   ...
Baca selengkapnya

KONSEKUENSI HUKUM ATAS MENINGGALNYA TERDAKWA TERHADAP GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH TINDAK PIDANA KORUPSI

  I.                      Pendahuluan Dalam hukum pidana, asas principle of personal responsibility berlaku, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Dengan demikian, meninggalnya terdakwa menyebabkan gugurnya proses pidana terhadap yang bersangkutan. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, seringkali terdapat kerugian negara yang belum dipulihkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana nasib kewajiban penggantian kerugian keuangan negara apabila terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan akibat pidana bagi pelaku, tetapi juga membawa kerugian signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dalam konteks ini, pemulihan kerugian negara menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan timbul ketika terdakwa dalam perka...
Baca selengkapnya